Pentingnya Peran Pemerintah dalam Menangani Karhutla

Banjarmasin, LPM Jelaga – Mengutip dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ditampilkan di laman https://sipongi.menlhk.go.id/ per hari Rabu (11/10/2023), luas lahan terdampak di Kalimantan Selatan mencapai 24.588,89 hektare (ha), yang mana angka ini mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2022, yaitu seluas 429 ha.

Dengan kondisi seperti ini, dampak teburuk yang akan ditimbulkan ialah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ispa). Bahkan, Pemerintah Kota Banjarmasin sempat menetapkan pelaksanaan pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada tanggal 4-7 Oktober 2023 mengingat udara di Banjarmasin yang sudah kurang sehat akibat kabut asap melanda daerah tersebut.

Karhutla yang sudah menjadi agenda tahunan ini seharusnya menjadi fokus pemerintah baik itu ditingkat daerah maupun pusat. Potensi karhutla tentu saja akan meningkat pada ekosistem lahan gambut saat musim kemarau. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik-praktik illegal yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan seperti memberikan sanksi administrasi, pidana dan perdata. Tidak hanya dengan menangkap pelaku, pemberian sanksi terhadap oknum yang lalai dan melakukan pembiaran terhadap karhutla juga perlu dilakukan guna menimbulkan dampak jera kedepannya.

Untuk saat ini, jika hanya melakukan pengawasan saja dalam menghindari karhutla dirasa sangat tidak cukup. Diperlukan pendekatan persuasif dan edukatif agar masyarakat tahu dampak sosial apa yang ditimbulkan oleh karhutla. Hal ini juga merupakan pekerjaan rumah (pr) tersendiri bagi pemerintah dan aparat penegak hukum guna meningkatkan integritasnya.

Sumber foto : link source